Regulasi Terbaru Pemprov DKI Jakarta Untuk Perizinan Properti

picture

Pemrov DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan terbaru untuk mendorong sektor ekonomi dan properti melalui dukungan mempercepat perizinan properti. Regulasi yang dikeluarkan Pemrov DKI Jakarta, banyak menerima respon positif dari berbagai organisasi dan pakar ekonomi serta pakar properti.

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta mengapresiasi langkah dan kebijakan Pemprov DKI Jakarta atas penerbitan Peraturan Gubernur No. 118/2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Dikutip dari ekonomi.bisnis.com (16/02/2021).

Menurut Arvin F. Iskandar, Ketua DPD REI DKI Jakarta, regulasi tersebut penting bagi pelaku usaha dalam rangka mendorong geliat sektor industri real estat di tengah pandemi Covid-19.

“Kami sangat mengapresiasi terbitnya aturan tersebut. Semoga kebijakan percepatan dan penyederhanaan perizinan sesuai yang tertera dalam Pergub tersebut berjalan dengan baik dan implementatif di lapangan. Regulasi ini diharapkan juga bisa menjadi stimulus sehingga industri real estat di DKI Jakarta bisa berkembang di tengah pandemi,” ungkapnya.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 118/2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Aturan ini merupakan bagian dari Paket Kebijakan Pemulihan Ekonomi Universal Pemprov DKI Jakarta.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan aturan ini bertujuan mempercepat perizinan properti sehingga bisa mendorong pertumbuhan sektor tersebut dan turut mendukung pemulihan ekonomi dari pandemi virus corona atau covid-19.

Menurutnya, dukungan kepada industri properti sangat perlu karena sektor ini menyerap banyak tenaga kerja, meningkatkan pendapatan daerah, investasi, dan merupakan bisnis jangka panjang. “Ini agar perekonomian di seluruh sektor dan lapisan masyarakat bisa bangkit kembali sambil mengatasi persoalan pandemi covid-19,” ungkapnya.

Sementara itu, Pengamat Properti dan CEO Panangian School of Properti Panangian Simanungkalit mengatakan bahwa, kebijakan itu sangat bagus karena selama ini salah satu persoalan yang mendasar dibidang pembangunan properti di provinsi DKI Jakarta adalah, lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus proses perizinan.

Beliau juga menambahkan, dengan dikeluarkannya peraturan pelonggaran perizinan ini, maka akan membuat proses pengembangan properti khususnya DKI Jakarta, selain akan lebih efisien dilihat dari sisi waktu yang diperlukan pengembang untuk mengurus proses perizinan, juga akan semakin menekan biaya pengembangan proyek properti. Sehingga pelonggaran aturan proses pengurusan izin seperti ini perlu di ikuti oleh pemda-pemda seluruh Indonesia. Tutupnya.

Informasi terupdate seputar properti!

Mungkin anda juga suka artikel ini:

Bebas Pajak PPN Beli Rumah

Bebas Pajak PPN Beli Rumah

Siapa yang tidak ingin memiliki rumah yang nyaman? Rumah yang nyaman adalah tidak hanya bisa menjadi tempat berlindung...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.